PRINGSEWU – Rapat Paripurna agenda Jawaban Penjabat (Pj) Bupati Pringsewu atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD Pringsewu 2023, digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pringsewu, Selasa 28 Mei 2024, kemarin.
Pada Rapat Parpurna dipimpin Ketua DPRD Suherman itu, Pj Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pringsewu Heri Iswahyudi.
Heri dalam jawabannya, menyampaikan bahwa catatan-catatan pertanyaan, penjelasan, saran dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi, adalah dalam rangka demi sempurnanya Ranperda Pertanggungjawaban APBD Pringsewu 2023.
“Ranperda ini pada akhirnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai rujukan dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan APBD dan pembangunan kedepan,” tutur Heri Iswahyudi, Selasa (28/5/202 l4).
Selain itu, Heri juga menyampaikan, permohonan maaf, jika jawaban yang disampaikan tidak dapat mengakomodir pemandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Pringsewu.
“Pada pembahasan Ranperda bersama Badan Anggaran DPRD Pringsewu maupun perangkat Daerah terkait mendatang, mudah-mudahan hal tersebut dapat terakomodir,” ungkap Heri Iswahyudi.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Pringsewu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRD Pringsewu. Senin 27 Mei 2024,
DPRD kabupaten Pringsewu melayangkan sejumlah pertanyaan kepada Marindo Kurniawan terkait pendapatan asli daerah yang tidak tercapai akan targetnya diantaranya dari sektor retribusi.
Dari Fraksi Golkar, Anton Subagio mewakili seluruh fraksi saat membacakan pandangan umum fraksi-fraksi, menyampaikan realisasi belanja terutama pembangunan jalan dan irigasi yang Targetnya tidak tercapai 100%.
Anton menyampaikan antara lain, persoalan CT SCAN di RSUD Pringsewu yang mengalami kerusakan, kondisi TPA yang belum dikelola dengan baik yang masih berfungsi sebagai TPS, dan peran serta pemerintah dalam mengarahkan study tour lebih ke arah memperdalam keahliannya yang sesuai dengan jurusan yang diambil.
Selain itu juga optimalisasi saluran sungai dan irigasi agar tidak terjadi langganan banjir, pada saat musim penghujan tiba.
Begitu pula banyaknya target yang tidak tercapai, Fraksi Golkar meminta penjelasan dari PJ Bupati. Bahkan, menurut Anton, pembangunan fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat pun tidak dapat terealisasi 100%.
“Maka diminta Penjabat Bupati Pringsewu, menjawab pertanyaan dan masukan masukan demi perbaikan kabupaten Pringsewu ke depan,” ujar Anton di Gedung DPRD, Senin (27/5/2024). (DN)
